victor's weblog

Kembali saya menanggapi iklan partai Demokrat versi terbaru yang memaparkan data-data “naik dan turun” short term untuk membentuk opini rakyat (sekaligus meraup suara). Dan  pada kesempatan ini  saya hanya ingin memaparkan data-data yang sesungguhnya (jika ada asumsi, saya menaikkan nilai prestasi dan menurunkan nilai kegagalan).  Data dan janji-janji SBY-JK  telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009 atau RPM  (Sumber Bappenas). Data-data apakah selama 4 tahun ini, bidang-bidang yang dikatakan turun benar-benar turun, dan prestasi naik benar-benar naik. Janji ini lalu saya bandingkan dengan data pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah, apakah janji terpenuhi, janji tercapai, atau sebaliknya belum berhasil membawa janji-janji dalam memajukan bangsa ini. Data ini hanya menunjukkan apakah iklan dan pembentukan opini yang sudah beredar di masyarakat merupakan realitas absolut atau realitas relatif dan semu.

Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi 2004-2009 (Turun)

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.

Keterangan dan sumber data:
Realisasi 2009 merupakan prediksi pertumbuhan yang dirilis oleh Menkeu.
Janji Target Pertumbuhan Ekonomi : RPM 2004-2009
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi : BPS RI – GDP (hal 1-3)

Tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi di atas 6.6% menyebabkan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dicapai oleh pemerintah sesuai dengan janji dan targetnya. Padahal, strategi utama pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sehingga, jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya nyaris tidak berkurang.

Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)

Inflasi adalah kemerosotan nilai uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka harga barang dan jasa akan semakin mahal. Semakin mahal harga barang dan jasa, berarti semakin sulit masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar  dari pertumbuhan ekonomi.

Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni  rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Sehingga, jelas ini bukanlah bagian prestasi ekonomi yang perlu dibanggakan oleh iklan Partai Demokrat.

Jumlah Penduduk Miskin

Salah tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang tercatup dalam UUD 1945. Fenomena kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dihindar meskipun di negara semaju Amerika, Jepang, Jerman dan Korea. Yang menjadi tolak ukur adalah seberapa besar rasio penduduk miskin di suatu negara dan seberapa banyak angka kemiskinan yang mengancam harkat dan martabat manusia yang seutuhnya.

Dalam kampanye dan janji SBY-JK yang tertuang dalam RPM 2004-2009, SBY gagal besar dalam mengentaskan angka kemiskinan. Jika nilai A = 80, B=70, C=60, dan D=50, maka pemerintah SBY-JK dalam mengentaskan kemiskinan mendapat nilai D alias gagal.

Berikut saya kutip janji pemerintah dalam RPM 2004-2009 (Bagian 4 halaman 1)

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target  berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Sumber data:
Janji Menurunkan Angka Kemiskinan : RPM 2004-2009
Fakta Angka Kemiskinan : BPS 2008

Data-data di atas merupakan data dari lembaga pemerintah yakni Badan Pusat Statistik yang menunjukan angka kemiskinan Indonesia. Jelas, dengan kondisi ekonomi saat ini, janji SBY bersama Demokrat untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 8.2% pada tahun 2009 hanyalah sekadar janji yang tidak realistis atau tidak sungguh-sungguh dalam mengelola negara. Hal ini sangatlah tidak efisien bagi pengelola negara ini, dari anggaran Rp 370 triliun (2004) menjadi lebih Rp 1.000 triliun (2008), pemerintah hanya mampu menurunkan 1.1 juta jiwa penduduk miskin. Anggaran yang naik lebih 270 persen hanya mampu menurunkan 3% penduduk miskin. Apakah ini merupakan prestasi??? Anggaran yang besar yang diperoleh pajak rakyat dan hasil kekayaan alam Indonesia tidak mampu mensejahterakan rakyat, namun hanya mampu mensejahterakan para konglomerat, pejabat pemerintah dan para dewan terhormat.

*catatan:
Angka penduduk miskin pada tahun 2008 merupakan hasil perhitungan hingga Maret 2008, padahal pada bulan Mei 2008 terjadi kenaikan harga BBM hingga 30% yang menambah angka kemiskinan (jauh di atas 35 juta jiwa). Dan meskipun pada bulan Desember dan Januari terjadi penyesuian harga BBM, jumlah penduduk miskin masih tinggi ketika begitu banyak pekerja yang di PHK. Bahkan berdasarkan perhitungan Universitas Gadjah Mada, jumlah rakyat miskin hingga September 2008 mencapai 36,8 juta.

Selain itu, sangat ironis bahwa pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin yakni masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah USD 1 per hari. Padahal, dari anjuran dan standar Bank Dunia, standar penduduk miskin adalah berpenghasilan dibawah USD 2 dolar per hari. Jika pemerintah mau dengan jujur menggunakan standar tersebut, maka hampir 100 juta penduduk Indonesia adalah golongan miskin. Namun, rupanya pemerintah  saat ini tidak mau mengakui hal yang akan memalukan ini.

Turunkah Harga Kebutuhan Pokok  Secara Absolut Seperti di iklan Partai Demokrat?

Dalam iklannya, Partai Demokrat sengaja mengambil kurun waktu tertentu dalam menampilkan penurunan harga barang seperti hanya melihat frekuensi penurunan BBM, perbedaan harga minyak goreng saat ini dan seterusnya. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan perbedaan harga kebutuhan pokok sebelum dan setelah kinerja SBY yang terus didukung oleh Parta Demokrat dalam iklannya.

Berikut harga beberapa sembako (harganya di bawah rata-rata pada tahun 2009)

Semua harga barang dan jasa naik selama 4 tahun (terbukti dengan tingkat inflasi rata-rata di atas 10% per tahun), kecuali tarif telekomunikasi yang turun lebih 80% dan harga komoditi elektronik yang mengikuti “Moore Law”. Sehingga, janganlah menipu masyarakat dengan iklan pembodohan yang berusaha mengiring opini masyarakat bahwa Demokrat bersama SBY berhasil besar dalam bidang ekonomi..

Standar Penduduk Miskin Rp 6000 per hari = Standar Pemiskinan Rakyat

Selama pemerintah masih menggunakan standar penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan  Rp 6000 (masih dibawah 1 USD) per hari jauh dibawah 2 USD yang distandarkan oleh Bank Dunia, maka masyarakat Indonesia akan sulit bebas dari penjara kemiskinan. Pemerintah secara tidak langsung memiskinkan masyarakat dengan angka standar kehidupan yang masih rendah, di sisi lain harga barang dan jasa terus naik.

Yang sangat menyedihkan adalah standar penduduk miskin yang digunakan oleh BPS adalah Rp.182.636,- per kapita per bulan pada pengumanan Maret 2008. Ini berarti pemerintah menekan belanja masyarakat miskin hanya Rp 6000 per hari. Sungguh Rp 6000 per hari bukanlah angka yang layak dikatakan miskin, tapi sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat miskin dan  melarat. Angaran 6000 per hari  hanya cukup untuk membeli 1/4 kg beras (1250), gas (1000), 2 telur (2300), dan sisanya apakah cukup untuk membiayai listrik, air bersih, susu, tempat tinggal, sandang, pendidikan dan transportasi????

Jelas sekali, pemerintah hanya mempermainkan data standar kemiskinan hanya untuk menjaga citra agar tidak terburuk. Dengan standar ini, pemerintah dengan enteng memikirkan masalah pengentasan kemiskinan. Toh, standar penduduk miskin sudah diturunkan jauh dari realita kesengsaraan masyarakat. Angka yang seharus di atas 1 USD (lebih 10.000 per hari), pemerintah hanya sanggup dengan Rp 6000 per hari.

Walaupun dengan standar kemiskinan yang memiskinkan masyarakat ini, tetap saja ada 35 juta jiwa penduduk Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan uang Rp 6000 per hari untuk memenuhi nasi, sayur, lauk, penerangan, transportasi, rumah, sandang, apalagi gizi dan kesehatan. Sehingga, wajarlah ribuan orang berbondong-bondong membanjiri si “dukun cilik” Jombang, dik. M. Ponari………. Tidak ada cadangan dana untuk pengobatan apalagi pemenuhan gizi seperti susu.

Disparitas Miskin dan Kaya

Ada lebih 35 juta penduduk Indonesia yang tidak mampu mengeluarkan 6000 rupiah per hari untuk memenuhi pangan, sandang dan papannya. Hal ini sangatlah kontras dengan penghasilan yang diterima oleh para pejabat kita. Hal ini pun menjadi sangat tidak manusiawi, jika kita masih memiliki sifat boros dan menghambur-hamburkan uang dari orang tua kita atau penghasilan kita hanya untuk bersenang-senang, disisi lain masih ada 35 juta orang yang sulit memenuhi kebutuhan premiernya.

Mungkin bagi sebagian orang akan menganggap Rp 6000 hanya angka yang kecil karena uang sekecil itu hanya untuk uang jajan sehari-hari. Kita cenderung memenuhi semua keinginan kita, padahal belum tentu hal yang kita inginkan adalah hal yang kita butuhkan. Dengan tulisan ini, saya mengajak kita semua untuk belajar berhemat dan menghargai semua yang kita miliki dengan bijak, dan bantulah masyarakat-masyarakat miskin dengan membantu menyekolahkan anak-anak mereka, membeli susu, telur untuk memenuhi gizi mereka. Daripada Anda hanya berjalan-jalan menghabiskan puluhan ribu, lebih baik Anda pikirkan kembali…..35 juta pasang mata masih mencari dan meratap makan dan hidup seadanya.

Bagi parpol, saya juga sangat prihatin. Jutaan rupiah dianggarkan untuk satu slot iklan politik, milyaran rupiah dalam seminggu hingga puluhan bahkan miliaran rupiah iklan sementara lebih 35 juta orang hidup terkatung-katung. Puluhan triliun dana untuk pemilu, namun jika para caleg dan pemimpin hanya memikirkan uang dan kekuasaan, ini menjadi penghinaan sekaligus pengecewaan masyarakat kita. Terlebih, jika iklan-iklan yang ditayangkan tidak mencerminkan realitas absolut yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Jika hanya ingin menampilkan realitas relatif dan subjektif, maka dana miliaran iklan tersebut hanyalah bentuk penistaan akan kemiskinan 35 juta rakyat Indonesia atas nama Demokrasi….. Hmmmm…kembali Demokrasi menjadi tumbalnya….. Atas nama Demokrasi pun, rakyat menjadi miskin….Sungguh sangat disayangkan, makna demokrasi mulai dibelokkan bagi mereka yang ingin uang, kekuasaan, dan prestise.